Prof Dr H Suyatno MPd rektor UHAMKA yang juga selaku Sekjend APTISI Pusat dan Ketua APTISI Wilayah 3 DKI Jakarta menyampaikan berbagai pemikiran saat dengar pendapat dengan ketua DPR RI Dr Marzuki Ali. Acara yang di gelar diruang paripurna gedung DPR RI ini juga dihadiri oleh Ketua Umum APTISI Pusat Prof H Edi Suwandi Hamid dan anggota APTISI se Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 20 Januari 2014 ini berjalan penuh hidmad. Pada kesempatan tersebut Prof Suyatno menyoroti adanya surat edaran dari Mendagri tentang pelarangan penggunaan APBD untuk membantu perguruan tinggi swasta. Padalah sebagai wadah pencerdasan anak bangsa Perguruan Tinggi perlu terus didukung dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif. Oleh karena itu surat edaran Mendagri tersebut menjadi ironis dan tidak relevan dengan semangat pencerdasan anak bangsa yang menjadi tujuan utama kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam amanah pembukaan UUD 45. Permasalahan kedua yang disampaikan oleh Prof Suyatno terkait langkah Pemerintah menegrikan PTS-PTS yang nota bene berada di kota besar. Ini sangat mubazir karena mestinya energi pemerintah diarahkan untuk membangun Perguruan Tinggi Negri di daerah tertinggal, terluar (di wilayah perbatasan) dimana kehadiran Perguruan Tinggi Negri di sana masih sangat diperlukan. Hal ketiga yang disampaikan oleh Prof Suyatno dalam dengar pendapat bersama Ketua DPR RI adalah keberadaan Dosen DPK yang masih sangat diperlukan oleh PTS semestinya tidak di hambat atau bahkan mau dihentikan.